Tutwuri.id
News and Edutainment

Legislatif: Pembangunan Surabaya Tak Diimbangi Dengan Ketersediaan Anggaran yang Cukup

Tutwuri.id – Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mempercepat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, nampaknya tak diimbangi dengan ketersediaan anggaran yang cukup.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony. Menurut dia, draft neraca PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Surabaya pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) 2020, komposisi penyusunannya dipandang masih belum mencerminkan spirit yang berimbang dengan semangat wali kota.

“Angka yang dipatok masih terkesan pesimis, minimalis, penuh keragu-raguan, bahkan menimbulkan kecurigaan kami yang di dewan, bahwa masih ada potensi sumber-sumber penghasilan yang masih disembunyikan,” kata AH Thony, Rabu (09/10/19).

Maka dari itu, pihaknya memberikan tawaran kenaikan PAD yang bisa dipatok pada angka realistis, yakni Rp 10 trilliun. Menurutnya, konfigurasi angka dalam neraca pendapatan APBD 2020 ini, secara kwantitatif memang sudah ada peningkatan, tapi kenaikannya dinilai masih belum mengesankan.

“Hal ini sangat nampak bila membaca dan mengkomparasikan secara seksama target PAD yang dipatok hanya pada sektor PBB (pajak bumi dan bangunan, red), retribusi reklame, restoran, hotel, hiburan, parkir, pemasangan PJU, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, retribusi daerah dan retribusi daerah dari kekayaan daerah,” katanya.

Menurut AH Tony, pada neraca yang disodorkan pemkot kepada dewan, kenaikannya dinilai cukup fantastis, yakni mencapai pada angka 10 persen. Tapi, di sisi lain ada yang hanya naik tidak sampai 2 persen. “Harapan kami sektor ini bisa didongkrak lagi,” ujarnya.

AH Thony mengungkapkan, PAD dari PBB kenaikannya 10 persen. Sementara dari sektor parkir, restoran dan lain-lain, kenaikannya masih jauh dari harapan. Seperti, pajak reklame mengalami kenaikan hanya 1,98 persen, pajak hotel naik 9,5 persen, pajak hiburan naik 9,2 persen.

Sedangkan pajak pemasangan PJU naik 2,3 persen, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 0,38 persen, retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah 7,7 persen dan retribusi daerah 2,3 persen.

“Padahal pertumbuhan dunia usaha di sektor itu sekarang nampak sangat bergairah,” ungkapnya.

Terhadap peningkatan PAD dari sektor PPB yang cukup besar ini justru dinilai Thony sebagai kebijakan yang miskin inovatif. Sebab, ia menduga bahwa peningkatan itu tidak dicapai melalui usaha yang berkeringat. Tapi hanya dicapai dengan cara meningkatkan angka NJOP sebagai pembilang penghitungan PBB.

“Hal itu sebagaimana bisa kita lihat dari SPPT (Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Terhutang) yang disampaikan kepada masyarakat. Kalau dugaan itu benar, maka saya meminta kepada eksekutif untuk dilakukan kajian ulang. Sebab trend peningkatan pendapatan dengan gaya ini ujung-ujungnya hanya membebani masyarakat,” paparnya.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, jika pihak eksekutif memandang langkah kebijakan pada ranah PBB itu sudah tepat, maka pihaknya berharap ada mekanisme untuk memberi ruang bagi masyarakat yang tidak mampu dengan cara memperoleh restitusi.

“Kalau ruang restitusi ini dianggap menghalangi niat baik eksekutif dan dapat mengurangi potensi PAD, tapi kalau kreatif bisa saja menutup berkurangnya pendapatan itu dari sektor lain seperti dari sewa IPT (izin pemakaian tanah, red) dan surat ijo, kan itu bisa dioptimalkan juga,” pungkasnya.

Penulis A1
Berita Lainnya