Tutwuri.id
News and Edutainment

Ini Dia 10 OPD Dengan Serapan Tertinggi di Pemprov Jatim

Tutwuri.id – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Wagub Jatim Emil Elestianto melakukan evaluasi serapan anggaran kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Jatim kemarin, Senin (23/09/2019) sore.

Seperti diketahui, target serapan APBD sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 92 tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim Tahun Aggaran 2019 disebutkan bahwa target serapan pada triwulan tiga ialah 80 persen. Secara rinci, pada triwulan I 20 persen, triwulan II 35 persen, dan triwulan III 25 persen. Saat ini, dari 56 OPD di lingkungan Pemprov Jatim baru 37 OPD yang telah merealisasikan serapan anggaran hingga 50 – 70 persen. Sementara 19 OPD tercatat dibawah 50 persen.

“Kita ingin melihat kembali KUPPAS yang sudah kita sampaikan dan diinsert ke e- planing dan e-budgeting. Kita sisir kembali apakah ada perubahan,” kata Khofifah.

Dari evaluasi tersebut, Khofifah mencatat ada beberapa SMK yang masih harus digenjot realisasinya. Ada sekitar 6- 7 SMK yang berstatus BLUD sebelumnya menargetkan cukup tinggi ternyata realisasinya tidak cukup tinggi padahal sudah dimasukkan dalam rencana anggaran mereka.

“Inikan harus dievaluasi tadinya dia berharap dari SPP dan income yang diperoleh bisa menargetkan cukup tinggi. Tapi sampai bulan September realisasinya ada yang 10 sampai 11 persen,” ungkap Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah mengaku ada format yang ingin dilakukan seperti pemerintah pusat. Misalnya pada masa menjelang RAPBD seperti saat ini sudah bisa disiapkan tahapan-tahapannya. Sehingga ketika ketuk palu APBD 2020 sudah bisa dilakukan lelang. “Lelang itu tidak berarti pemenang bisa langsung melaksanakan. Karena penandatanganan baru dilakukan setelah DIPA cair,” ungkap dia.

Berikut Realisasi Serapan 10 OPD Paling Tinggi :

1. Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim 65,68 persen

2. Satpol PP Jatim 61,71 persen

3. ‎Badan Pendapatan Daerah Jatim 61,64 persen

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 61,55 persen

5. ‎Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 61,33 persen

6. Dinas Koperasi dan UMKM 61,26 persen

7. ‎Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 60,86 persen

8. ‎Inspektorat Jatim 59,96 persen

9. Dinas Sosial 59,38 persen

10. ‎Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan 59,00 persen

 

Penulis Han
Berita Lainnya