Tutwuri.id
News and Edutainment

GTT Merasa Diperlakukan Tak Adil Terkait Batas Usia CPNS Enam Jabatan Dilonggarkan

Tutwuri.id – Kepala Badan Kepegwaian Daerah (BKD) Jatim Anom Surahno menuturkan bahwa Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2019 yang mengatur tentang enam jabatan khusus CPNS dengan batas usia maksimal 40 tahun. Keenam jabatan tersebut antara lain, dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis,  dosen, peneliti dan perekayasa.

Kepres tersebut, lanjutnya, menjadi dasar pengecualian untuk penerimaan CPNS tahun ini. Pihaknya mengakui, tahun lalu terdapat sejumlah formasi yang kosong karena tidak ada pendaftarnya. Khususnya adalah untuk formasi dokter spesialis. Dokter dan dokter gigi yang memenuhi kualifikasi ialah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Sementara untuk dosen, peneliti dan perekayasa yang memenuhi kualifikasi adalah lulusan S3 (Doktor).

“Tahun lalu kita memang mengusulkan adanya pengecualian untuk beberapa jabatan yang sepi pendaftarannya,” tutur Anom saat dikonfirmasi kemarin, Selasa (10/9).

Anom menambahkan, tahun lalu terdapat sekitar 90 lowongan dokter spesialis kosong karena sepi pendaftar. Sedangkan tahun ini, usulan CPNS Pemprov Jatim mencapai 2.176 lowongan. Selain itu, Pemprov juga mengusulkan sebanyak 896 lowongan untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama (PPPK).

“Sampai saat ini berapa formasi yang disetujui KemenPAN-RB belum turun. Baik untuk formasi CPNS maupun PPPK,” tambah Anom.

Di lain pihak, Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2019 memberikan kelonggaran batas usia juga diberikan untuk seleksi PPPK. Karena itu, PPPK dapat menjadi pilihan alternatif bagi honorer Kategori 2 (K-2) untuk dapat mengikuti seleksi. Batas usia pendaftar PPPK diberikan hingga tiga tahun menjelang pensiun. Jika batas pensiunnya 60 tahun, maka pendaftar maksimal 57 tahun.

“Untuk PPPK ini bisa K2 atau bukan dari PTT sepanjang formasinya masih ada. Jadi tidak harus berasal dari PTT. Terkait waktu pendaftaran hingga saat ini belum turun jadwal dari KemenPAN-RB. Sebab, pada akhir September mendatang, BKD kembali diundang BKN dan KemenPAN RB untuk rapat kordinasi, pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Kordinator Guru Tidak Tetap (GTT) Jatim Eko Mardiono menyayangkan dengan adanya Kepres 17 Tahun 2019 tersebut. Hal itu lantaran keberadaan GTT K2 tidak tercantum dalam lowongan khusus CPNS 2019.

“Itulah kita merasa sangat sedih. Pemerintah rupanya berlaku tidak adil dan ada diskriminasi dalam hal ini,” ungkap Eko.

Eko belum bisa mengambil sikap. Sebab, pihaknya masih dalam tahap diskusi bersama teman-temannya GTT untuk mengambil sikap. Tetapi dia berharap akan ada langkah yang dilakukan pemerintah daerah, baik oleh Wali Kota Surabaya atau Gubernur Jatim untuk mengajukan permohonan kepada presiden.

“Kiranya mungkinkah Gubernur Khofifah atau Wali Kota Risma mengajukan langsung ke Presiden agar honorer dapat diangkat langsung menjadi PNS seperti yang dilakukan tokoh masyarakat Papua ke Pak Jokowi untuk mengangkat tenaga honorer,” pungkas dia.

Penulis Ali/Han
Berita Lainnya