Tutwuri.id
News and Edutainment

Kejati Jatim-Kepala Daerah Deklarasi Gerakan Penyelamatan Aset Negara

Tutwuri.id – Persoalan aset negara yang bermasalah menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) yang harus segera diselesaikan. Untuk membangun komitmen bersama, dilakukan Deklarasi Gerakan Penyelamatan Aset Negara di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Deklarasi diikuti oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kepala Kejati Jatim Sunarta, Bupati/Wali Kota, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), dan juga Kepala Kantor Pertanahan se-Jatim, Kamis (18/07/2019).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku bangga, bahwa ada komitmen yang luar biasa dari jajaran Kejaksaan yang ada di Jatim dalam komando Kajati, untuk bisa melakukan gerakan bersama penyelamatan aset negara. “Terima kasih Bapak Kajati, ini adalah komitmen yang luar biasa, karena kami langsung merasakan itu,” katanya.

Khofifah menjelaskan, ini adalah inisiator pertama Kejati Jatim menggerakkan seluruh para Jaksa dan Kajari-nya, membuat gerakan penyelamatan aset negara. Khofifah juga apresiasi seluruh jajaran Pemprov, juga Bupati/Wali Kota yang hadir dalam deklarasi ini.

“Saya rasa akan baris berurutan untuk bisa mendapatkan penguatan seperti yang Bu Risma sudah lebih beruntung duluan, yang sudah lebih dulu kembali ada Gelora Pancasila, itu sesuatu sekali. Lalu hari ini  Yekape juga adalah sangat sesuatu. Jadi kita sepatutnya nanti tanya ke Bu Risma, Bu Risma ini wiridnya apa,” tandas Khofifah.

Kepala Kejati Jatim Sunarta menjelaskan, beberapa tahun belakangan ini persoalan aset negara kerap menjadi topik pembicaraan. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan selama semester I tahun 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 15.773 permasalahan dengan total nilai Rp 11 milyar, yang salah satunya dengan permasalahan yaitu berupa aset yang dikuasai pihak lain.

Sunarta menyebut, antara lain pada 12 Kementerian dan lembaga, senilai Rp 213 miliar sekian, serta pada 64 Pemda senilai Rp 39 miliar lebih, sehingga total nilai Rp 273 miliar lebih. “Disebabkan adanya kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Mulai dari adanya ratusan hektar tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh subjek hukum secara melawan hukum, tidak diketemukannya aset negara secara fisik, walaupun sudah masuk dalam daftar pencatatan.

“Sampai dengan adanya peralihan hak atas aset negara dari pemerintah kepada pihak swasta. Baik perorangan, maupun badan hukum yang tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan prosedur,” pungkas Sunarta.

Berita Lainnya