Tutwuri.id
News and Edutainment

Keraton Yogyakarta di antara Persimpangan Jalan

Tutwuri.id – Keraton Yogyakarta sedang diuji oleh bergulirnya era modernisasi. Keraton berada di antara dua pilihan, antara mempertahankan tradisi, atau berkembang selaras dengan tuntutan zaman. Sebelum membahas lebih jauh mengenai keraton, saya teringat pesan kawan yang sempat tinggal di Kota Yogya. Dia berkata, sangat pamali memperbincangkan keraton dan polemiknya di tanah Yogya. Sangat tidak etis dan lebih baik dihindari. Oleh karena itu, sebelum lebih jauh membahas, sebagai peranakan Jawa dan tinggal di Tanah Jawa, saya menegaskan bahwa tidak sedikit pun niat saya untuk mengkritisi sistem keraton, atau ikut campur urusan rumah tangga keraton.

Lewat catatan ini, saya hanya menyampaikan opini, gagasan saya tentang sekelumit masalah nyata yang dihadapi oleh keraton. Sekali lagi, ini hanya sebuah opini. Sah-sah saja jika Anda tidak sepemahaman, tinggal diabaikan. Toh, opini saya tidak akan memengaruhi independensi keraton sebagai kerajaan.

Tantangan Keraton Yogyakarta dimulai ketika Sri Sultan Hamengkubuwana X membacakan Sabda Raja pada April 2015. Pada Sabda Raja tersebut, Sri Sultan mengangkat putri sulungnya, Gusti Kanjeng Ratu Pembayun sebagai penerus takhta Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Kemudian mengganti nama putri sulungnya menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram. Selain itu, pada Sabda Raja yang disampaikannya di Siti Hinggil Keraton, Sri Sultan mengganti gelar Hamengkubuwana menjadi Hamengkubawana. Sehingga kini nama beliau secara resmi (beberapa kerabat keraton tidak mengakui dan setuju) menjadi Sri Sultan Hamengkubawana X.

Keputusan Sri Sultan untuk mengangkat anaknya sebagai putri mahkota menimbulkan polemik di internal keluarga keraton. Sejak dibacakannya Sabda Raja, hubungan adik-adik Sultan dengan Ngarso Dalem menjadi renggang. Sebagaimana kita ketahui, sistem monarki di Keraton Yogyakarta selama ini mengatur bahwa yang harus meneruskan kepemimpinan adalah keturunan laki-laki. Sedangkan yang diangkat menjadi penerus kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubawana tidak lain adalah sosok perempuan.

Gusti Kanjeng Ratu Pembayun (kiri) sebagai penerus takhta Keraton Yogyakarta Hadiningrat. (Foto: kaltim.prokal.co)

Di sinilah perjalanan riwayat Keraton Yogyakarta dihadapkan pada dua simpang jalan, antara mengikuti perkembangan zaman dan menghilangkan praktik patriarki dalam penentuan penerus kekuasaan, atau setia pada budaya dan ketetapan-ketetapan yang telah dirancang oleh raja-raja terdahulu.

Sungguh tantangan yang dihadapi pihak Keraton saat ini sangat berat. Namun, jika diharuskan memilih antara dua pilihan tersebut, saya pribadi (yang bukan siapa-siapa) akan memilih dan mendukung Keraton Yogyakarta untuk memiliki pemimpin perempuan.

Alasannya beragam. Mari kita mulai dari hal yang paling sederhana. Pertama, sebagai seorang raja, sah-sah saja seorang Sri Sultan membuat peraturan baru yang harus ditaati oleh seluruh rakyatnya. Sebagai rakyat, sudah barang tentu harus patuh dan setia pada rajanya. Sistem kerajaan berbeda dengan demokrasi. Hak berpendapat tidak dimiliki rakyat, dan rakyat harus patuh pada apapun ketetapan kerajaan. Sistem seperti inilah yang kemudian melahirkan raja-raja otoriter. Tapi pada kasus ini, menurut saya hak preogratif Sri Sultan sebagai raja yang menentukan sebuah aturan, tidak sama sekali menjurus pada otoriter atau kesewenang-wenangan. Namun, lebih kepada keterbukaan beliau sebagai raja yang menginginkan kerajaannya tetap eksis dan mengikuti perkembangan zaman.

Perkembangan zaman yang saya maksud adalah mulai hilangnya batasan-batasan antargender dalam sebuah peran penting. Sudah bukan lagi hal tabu untuk seorang perempuan memimpin suatu negara, bukan lagi hal tidak masuk akal untuk seorang perempuan mengambil porsi penting pada setiap poros kehidupan. Hal demikian sudah nyata terjadi di dunia kita saat ini, dan mungkin Keraton juga perlu mengamini bahwa memimpin bukan lagi menjadi dominasi kaum laki-laki.

Sri Sultan memang tidak memiliki anak laki-laki. Terlepas dari keadaan keturunan Sri Sultan yang semuanya berjenis kelamin perempuan, memang barangkali Sri Sultan Hamengkubawana X mampu membaca perkembangan zaman semacam ini, sehingga mendasari beliau untuk mengeluarkan Sabda Raja yang kontroversial itu. Sebagai benteng pertahanan utama kebudayaan Jawa, tentu eksistensi keraton harus menjadi proritas, salah satu jalan untuk tetap eksis yakni berjalan beriringan dengan tuntutan zaman.

Keraton berada di antara dua pilihan, antara mempertahankan tradisi, atau berkembang selaras dengan tuntutan zaman. (Foto: Google)

Tudingan kepada Sri Sultan sebagai raja yang tidak menghormati leluhur pun tidak dapat dihindarkan. Keputusannya yang sangat berbeda dan terasa menentang adat keraton dinilai tidak sesuai paugeran keraton. Berbicara mengenai leluhur, leluhur bangsa Jawa terdahulu telah membuat Kitab Babad Tanah Jawi. Pada kitab ini diriwayatkan bagaimana peradaban Jawa dan Kerajaan Mataram dibangun. Juga tentang sosok Nyi Rara Kidul yang dipercaya sebagai istri magis raja-raja Jawa.

Kisah tentang raja-raja Jawa dan Nyi Rara Kidul inilah yang kemudian membawa saya dan salah satu teman saya berdebat. Teman saya lantas bertanya, “jika yang menjadi pemimpin keraton seorang perempuan, masa iya perempuan menikah dengan Nyi Rara Kidul?” Beruntung saya pernah menemukan literatur modern tentang hal ini (meski dalam buku fiksi), sehingga perdebatan semakin seru dan saya menemukan alasan kedua yang masuk akal mengapa saya mendukung Keraton Yogyakarta dipimpin sosok perempuan, sekaligus menjawab pertanyaan teman saya tersebut.

Pada penggalan Babad Tanah Jawi yang saya baca di novel Bilangan Fu karya Ayu Utami diterangkan, pada bagian permulaan babad, yaitu ketika raja-raja belum menganut agama Nabi, Sang Ratu (Nyi Rara Kidul) digambarkan sebagai pertapa di gunung penuh cemara. Ialah pertapa yang mendapat kekuasaan untuk menjadi perempuan ataupun lelaki, menjadi tua maupun muda, hidup hingga dunia berakhir, dan disembah segala bangsa halus Tanah Jawa. Ialah kakek pertapa. Ia juga ratu cantik jelita. Ratu yang memberi legitimasi bagi berdirinya Majapahit-Mataram. Sebagai ratu ia tak bernama (2008: 259-260).

Nilai spiritual yang mengiringi riwayat kerajaan Jawa tidak lantas membuat pemimpin kerajaan Jawa harus seorang laki-laki, menurut saya. Jika memang ada perjanjian antara raja-raja dan penguasa Laut Selatan, maka tidak seharusnya gender menjadi batasan. Sebagaimana yang telah saya kutip, Ratu Laut Selatan atau Nyi Rara Kidul pada mulanya seorang petapa, laki-laki yang memiliki kemampuan untuk menjadi laki-laki atau perempuan. Pertanyaannya, lantas mengapa pujangga-pujangga terdahulu merumuskan hal demikian? Ataukah berabad-abad lalu leluhur bangsa Jawa telah meramalkan akan datangnya masa ini? Masa di mana perempuan boleh menjadi pemimpin suatu negara. Barangkali leluhur Jawa mampu menelisik lebih jauh ke masa depan, sehingga pendamping magis para raja tidak melulu berjenis kelamin perempuan. Ia juga mampu berubah menjadi laki-laki sehingga masih sangat mungkin mendampingi pemimpin Tanah Jawa apapun jenis kelaminnya.

Jika benar Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi akan menduduki tahta Keraton Yogyakarta, maka mungkin memang saatnya sosok spiritual Nyi Roro Kidul menjelma lagi menjadi sosok laki-laki. Mengimbangi aspek maskulinitas di bawah kepemimpinan feminis. Jika melihat awal mula Babad Tanah Jawi yang demikian, maka tidak bisa tudingan membangkang kepada leluhur ditujukan sepenuhnya ke Sri Sultan Hamengkubawana X.

Ya, meskipun referensi yang saya pakai diambil dari novel fiksi, saya yakin penulis sekaliber Ayu Utami tidak menambah-nambahkan atau mengurangi isi ataupun makna dari sepenggal kisah Babad Tanah Jawi yang ia kutip untuk membangun cerita di novel buatannya. Dengan kata lain, meski dari buku fiksi, kutipan yang saya ambil bisa dipastikan valid.

Dunia terus bergerak dan perubahan adalah suatu keniscayaan. Begitupun dalam sistem pemerintahan keraton, sebuah perubahan juga suatu keniscayaan. Inilah yang menjadi alasan ketiga mengapa Keraton dipimpin sosok perempuan adalah hal yang mungkin saja terjadi.

Jika kita mundur beberapa abad, cikal bakal Keraton Yogyakarta tidak lain adalah Kerajaan Mataram yang wilayahnya terbagi dua sebab perjanjian Giyanti. Pada tahun 1755, Kasultanan Mataram dihadapkan pada masa sulit. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sunan yang Dipertuan atas Kesultanan Mataram ketika Pakubuwana II wafat, bersamaan saat VOC melantik Adipati Anom menjadi Pakubuwana III. Pihak VOC yang pada saat itu berkuasa tidak berkenan adanya dua pemimpin dalam satu kerajaan, maka dipakailah jalan perundingan. Pada perundingan tersebut, terpecalah wilayah Kasultanan menjadi dua wilayah. Wilayah Kasunanan Surakarta dan Wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Demikianlah singkatnya bagaimana Kerajaan Jawa pada masa lampau juga telah mengalami masa sulit hingga memutuskan untuk menerima perubahan demi eksistensi. Mungkin pada masa kini, Keraton Yogyakarta juga berada pada titik yang sama, yakni titik dimana gerbang perubahan menjadi pergolakan dan sesuatu yang harus dibayar mahal demi eksistensi suatu kerajaan.

Dunia terus bergerak, perubahan adalah suatu keniscayaan. Jika raja memutuskan untuk mengubah beberapa tradisi di Keraton Jawa, semoga didasari atas kebijaksanaan dan kesadaran bahwa eksistensi juga harus dibayar dengan perubahan-perubahan yang seiring dengan bergulirnya zaman. Demikianlah, mengapa sosok perempuan memimpin di kerajaan Jawa tidak lagi menjadi hal mustahil. (faiz/red)